Cari Blog Ini

Memuat...

Senin, 01 Februari 2010

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA


I. SUSUNAN ORANISASI PENGADILAN AGAMA DAN KEKUASAAN PENGADILAN AGAMA

A. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Pengadilan Agama terdiri dari :
1. Pimpinan ;
2. Hakim Anggota ;
3. Panitera ;
4. Sekretaris dan
5. Juru Sita
Sedangkan pada PTA, terdiri dari :
1. Pimpinan ;
2. Hakim Anggota ;
3. Panitera dan
4. Sekretaris

B. Kekuasaan Pengadilan
Kata ” kekuasaan ” sering disebut juga dengan ”kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda”competentie” yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan kewenangan. Kekuasaan Peradilan menyangkut dua hal, yaitu ”kekuasaan relatif” dan ”kekuasaan absolut.
1. Kekuasaan Relatif
Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Agama Purworejo dengan Pengadilan Agama Kebumen. Sebagaimana pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 berbunyi : Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau ibukota kabupaten , dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) menyatakan pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di Kotamadya atau ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian
Jadi tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah tertentu atau dikatakan mempunyau ”Yuridiksi relatif” tertentu. Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan Pengadilan mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

2. Kekuasaan Absolut.
Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan.
Miss. Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.

Kekuasaan Absolut Peradilan Agama UU No. 3 Th. 2006 sbb.
1. Perkawinan ;
2. Waris
3.. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari’ah

1. Jenis perkara di bidang perkawinan, meliputi :
1). Izin beristri lebih dari satu orang ;
2). Izin perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat ;
3). Dispensasi kawin ;
4). Pencegahan perkawinan ;
5). Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah ;
6). Pembatalan perkawinan ;
7). Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri ;
8). Perceraian karena talak ;
9) Gugatan perceraian ;
10) Penyelesaian harta bersama ;
11) Mengenai penguasaan anak-anak ;
12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya ;
13) Penentan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri ;
14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak ;
15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua ;
16) Pencabutan kekuasaan wali ;
17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadlan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut ;
18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya. ;
19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya ;
20). Penetapan asal usul seorang anak ;
21), Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang Undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

2. Warisan.
Yang dimaksud dengan”waris”adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuian siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3. Wasiat
Yang dimaksud dengan ”wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada oranglainatau lembaga/ badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggl dunia.

4. Hibah
Yang dimaksud dengan ”hibah ” adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.
5. Wakaf.
Yang dimaksud dengan ”wakaf” adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari’ah

6. Zakat
Yang dimaksud dengan ”zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Infak.
Yang dimaksud dengan ”infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT.

8. Shadaqah.
Yang dimaksud dengan ”shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/ badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridhoAllah SWT. dan pahala semata.
Shadaqah adalah memberikan benda atau barang bergerak atau tetap yang segera habis apabila dipakai ataupun tidak, kepada orang lain atau yayasan, tanpa imbalan dan tanpa syarat melainkan semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah. Al Qur’an surat At Taubah ayat 60 yang berbunyi :
                         
Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana[647].

9. Yang dimaksud dengan ”ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah antara lain meliputi :
a. Bank syari’ah ;
b. Lembaga keuangan mikro syari’ah ;
c. Asuransi syari’ah ;
d. Reansyuransi syari’ah ;
e. Reksa dana syari’ah ;
f. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah ;
g. Sekuritas syari’ah.
h. Pembiayaan syari’ah ;
i. Penggadaian syari’ah ;
j. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah ;
k Bisnis syari’ah.

C. Tugas-tugas lain PA.
1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta , ” Memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriah ” atas permintaan Dep. Agama
2. Memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.
3.. Kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

II. PENGERTIAN, TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM ACARA

A. Pengertian
Hukum Acara adalah ketentuan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum materiil. Dapat dikatakan juga Hukum acara meliputi ketentuan-ketentuantentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari Hakim apabila kepentingannya atau haknya dilanggar oleh orang lain atau sebalknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila dituntut oleh orang lain. Di Indonesia terdapat dua macam Hukum Acara yakni Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana formil) dan Hukum Acara Perdata (Hukum Perdata formil).
Hukum cara Peradilan Agama termasuk Hukum Acara Perdata..

B. Tujuan dan Fungsi
Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Perdata adalah :
1. Bagi penggugat, yakni menunjukkan jalan yang harus dilalui, agar masalah yang dihadapi dapat diperiksa oleh pengadilan, dan ditunjukkan bagaimana pemeriksaan itu dilakukan, cara bagaimana orang mendapat putusan Pengadilan itu dapat dijalankan , sehingga tercapailah maksud penggugat, yaitu hak-haknya terpenuhi.
2. Bagi tergugat, yakni menunjukkan cara bagaimana tergugat harus bertindak terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya, cara bagaimana ia dapat embantah atau mengakui kebenaran gugatan dalam pemeriksaan didepak Pengadilan dan cara bagaimana ia dapat bertindak agar bisa menghindarkan adanya suatu putusan dari Pengadilan yang dikehendaki oleh Penggugat.

C. Sumber Hukum Acara Perdata
1. Het Herziene Indonesiech Reglement (HIR) atau Reglement Indonesia yang diperbaharui : Stbl. 1848 No. 16 Stbl. 1941 N. 44 untuk daerah Jawa dan Madura ;
2. Rechts Reglement Buitenngewesten (Rbg. Atau Reglement daerah seberang : Stb 1927 No. 227 ) untuk luar Jawa san Madura) ;
3. Reglement op de Burgerlijk Rechtsvoerdering (RV atau Reglement Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa : Stb. 1847 No. 52 , dan Stb.1849 No. 63)
4. Undang-undang No. 14 Th. 1970. jo UU No. 35 Th. 1999 jo UU No. 4 th. 200 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memuat juga beberapa ketentuan tentang Hukum Acara Perdata ;
5.. Undang-undang No. 7 Th. 1989. jo UU No. 35 Th. 1999 tentang Perdfilan Agama (Bab. IV pasal 54 s/d 91) merupakan perbaikan dan pembaharuan proses perceraian yang diatur dalam Bab V PP. No. 9 Th. 1975 Th. 1975
6. Yurisprudensi.

D. Asas dan sifat Hukum Acara Peradilan Agama
Hukum Acara Peradilan Agama pada azasnya dilakukan dengan :
1. Asas Personalitas Keislaman ;
2 Asas kebebasan
3.. Beracara dengan hadir sendiri ;
4. Beracara dengan memajukan permohonan ;
5. Pemeriksaan dalam sidang terbuka
6. Beracara tidak dengan cuma-cuma ;
7. Hakim mendengar kedua belah pihak ;
8. Pemeriksaan perkara secara lisan ;
9. Terikatnya Hakim kepada alat pembuktian ;
10. Keputusan Hakim memuat alasan-alasan.
Sifat Hukum Acara : sederhana, murah dan cepat. atau ” Sederhana, cepat dan biaya ringan”

III. Gugatan/ Permohonan, Kompetensi Relatif dan Bantuan Hukum

A. Pengertian gugatan/ permohonan;
*. Gugatan adalah adanya pihak penggugat dan pihak tergugat , dan adanya suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan . Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang ”merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang ”dirasa” melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu.
* Permohonan adalah tidak sengketa, misalnya segenap ahli waris almarhum secara bersama-sama menghadap ke Pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari bagian almarhum.

B. Gugatan/ permohonan (lisan, tertulis, kuasa hukum)
1) Gugatan/ permohonan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditanda-tangani oleh penggugat atau wakilnya.(118 HIR) Oleh karena itu gugatan/ permohonan harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan mengajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Ketua Pengadilan Agama akan membuat atau menyusun gugatan/ permohonan dimaksud (120 HIR).
2) Gugatan/ permohonan dapat dibuat dan ditanda-tangani oleh kuasa dengan surat kuasa khusus dari penggugat/ pemohon. Surat gugatan/ permohonan tersebut harus bertanggal. Apabila dengan kuasa maka tanggal surat kuasa lebih dahulu baru kemudian tanggal surat gugatan/ permohonan.

C. Pihak-pihak dalam perkara ;
1). Penggugat dan Tergugat.
(a) Penggugat adalah orang yang menuntut hak perdatanya kemuka Pengadilan Perdata. Penggugat ini disebut eiser (Belanda) atau al mudda’i (Arab). Penggugat, mungkin sendiri atau mungkin gabungan beberapa orang, sehingga muncullah istilah ”Penggugat 1, Penggugat 2 dan seterusnya” Penggugat juga mungkin pakai kuasa, sehingga ditemui ada kuasa penggugat, dan kalau lebih dari satu kuasa penggugat 1, kuasa penggugat 2 dan seterusnya.
(b) Tergugat adalah lawan dari penggugat atau gedagde (Belanda) atau al mudda’a ’alaih (Arab).Keadaan tergugat juga mungkin sendiri atau mungkin gabungan beberapa orang, atau memakai kuasa, sehingga ada kuasa tergugat 1, kuasa tergugat 2 dan seterusnya.
Suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak yaitu ada penggugat dan ada tergugat yang berlawanan, disebut jurisdictio contentiosa atau peradilan yang sesungguhnya. Karena peradilan yang sesungguhnya maka produk Pengadilan adalah putusan atau vonnis (Belanda) atau al qada’u (Arab)

2). Pemohon dan Termohon
(a). Orang yang memohon disebut dengan istilah ”pemohon” atau ”introductief reques (Belanda) atau almudda’y (Arab).
(b). Termohon sebenarnya dalam arti ”asli” bukanlah sebagai pihak, tetapi hanya perlu dihadirkan didepan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena termohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohonn.

Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan, disebut jurisdictio voluntaria atau peradilan yang tidak sesungguhnya, karena Pengadilan hanya menjalankan fungsi executive power bukan judicative power. Karena peradilan yang tidak sesungguhnya maka produk Pengadilan adalah Penetapan atau beschikking (Belanda) atau isbat (Arab).

C. Kompetensi ;
Agar supaya suatu gugatan jangan sampai diajukan secara keliru,maka dalam cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh penggugat bahwa gugatan harus diajukan secara tepat kepada badan pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan tersebut.
Kewenangan Pengadilan ada 2 macam yaitu :
a). Wewenang mutlak atau absolute competentie
b). Wewenang relative atau relative competentie.
Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa Belanda disebut attributie van rechtmacht. Misalnya persoalan mengenai perceraian bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat 1) huruf a UU No. 1 Th. 1974 adalah wewenang pengadilan agama. Sedangkan persoalan warisan, sewa-menyewa, utang-putang, jual-beli, gadai adalah merupakan wewenang pengadilan negeri. Wewenang mutlak menjawab pertanyaan badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili sengketa ini ?
Sedang wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan Agama yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif, yang dalam bahasa Belanda disebut distributie van rechtsmacht. Azasnya adalah ”yang berwenang Pengadilan Agama di tempat tergugat”. Azas ini dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan ”Actor Sequitur orum Rei”.
Apa itu tempat tinggal ? dan apa pula yang dimaksud dengan tempat kediaman ? Perbedaan ini perlu dipahami dengan sebaik-baiknya, oleh karena dalam pasal 118 HIR di samping tempat tinggal menyebut pula tempat kediaman.
Pasal 17 BW menyatakan, bahwa tempat tinggal seorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya, dan juga tercatat sebagai penduduk. Sedang tempat kediaman adalah dimana seseorang berdiam, mungkin di rumah peristirahatannya di Puncak. Sehingga apabila seseorang pindah tanpa meninggalkan alamat barunya, dan tempat tinggalnya ataupun tempat kediamannya tidak diketaui, maka ia digugat pada pengadilan tempat tinggalnya yang terakhir dan dalam surat gugatan disebutkan ”paling akhir bertempat tinggal , umpamanya di Jalan Kramat No. 15 Jakarta, sekarang alamat tidak diketahui”. Sehingga gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di Jakarta.Pusat.

Untuk mengajukan gugatan/ permohonan dalam perkara perkawinan sebagai berikut :
(1). Permohonan suami untuk menceraikan istrinya dengan cerai talak, diajukan oleh suami (pemohon) ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri (termohon). Bila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon dan atau bila termohon bertempat kediaman di Luar Negeri, maka permohonan diajukan oleh pemohon ke Pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Bila suami istri bertmpat tinggal di Luar Negeri, permohonandiajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dahulunya dilangsungkan, atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Pasal 66 ayat (5) menyebutkan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan
(2). Gugatan perceraian diajukan oleh si istri (penggugat) atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman istri (penggugat). Bila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang bersama tanpa izin tergugat (suami) dan atau bila penggugat bertempat kediaman di Luar Negeri, maka gugatan perceraian diajukan oleh penggugat ke Pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman tergugat Bila suami istri bertmpat tinggal di Luar Negeri, maka gugatan diajukan oleh istri (penggugat) ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dahulunya dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

E Kumulasi gugatan .
Gugatan yang bermacam-macam diajukan dalam satu gugatan , misalnya gugatan cerai, sekaligus minta pembagian harta bersama dan pengasuhan anak.


F. Bantuan Hukum :
Bantuan yang diberikan kepada mereka yang beracara ke Pengadilan, baik bantuan terhadap penggugat maupun tergugat oleh pengacara.

IV.Pendaftaran dan Pemanggilan

A. Pendaftaran Perkara ;
Sesudah surat gugatan atau permohonan dibuat dan dilampiri dengan syarat-syarat kelengkapan umum atau mungkin sudah sekaligus dilampiri dengan syarat-syarat kelengkapan khusus, atau dalam hal buta huruf, bawa saja semua syarat-syarat elengkapan itu ke aPengadilan Agama, daftarkanlah di Kepaniteraan.
Sewaktu Kepaniteraan Pengadilan Agama menerima berkas surat gugatan atau permohonan itu akan diteliti, dan penelitian itu menyangkut dua hal yaitu:
1). Apakah surat gugatan atau permohonan itu sudah jelas, benar tidak tkar balik mulai dari identitas pihak-pihak, bagian posita dan tentang petitanya, apakah posita sudah terarah sesuai dengan petita dan sebagainya ;
2). Apakah perkara tersebut termasuk kekuasaan Pengadilan Agama, baik kekuasaan relatif maupun kekuasaan absolut.

Untuk keperluan penelitian surat atau permohonan tersebut, biasanya sudah ditugaskan seorang hakim atau panitera yang menguasasi betul-betul tentang bentuk dan isi gugatan atau permohonan. Sebelum dikatakan benar oleh petugas terhadap gugatan atau permohonan, belum bleh didaftarkan di Kepaniteraan, sebab hal itu akan mempelambat proses, bahkan mungkin akan menyebabkan Keputusan Pengadilan akan tidak menentu sebagai akibat dari gugatan atau permohonan yang tidak jelas dan tidak terarah.
Sebagai contoh dalam perkara pelanggaran ta’liq talaq yang petitanya tidak benar sebagai berikut :
Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk :
1). Mengabulkan sepenuhnya gugatan penggugat ;
2). Menceraikan penggugat dari tegugat dengan talaq 1 bi al ’iwad Rp.1.000,- karena tergugat melanggar ta’liq talaq ;
3). Mewajibkan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara.

Sedangkan petita yang benar, seharusnya berbunyi:
1). Menerima gugatan penggugat ;
2) Mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat ;
3). Menyatakan sah menurt hukum bahwa ta’liq talaq telah terwujud (telah terlanggar oleh tergugat) ;
4). Memutuskan cerai antara penggugat dan tergugat dengan talaq bi al ”iwad Rp.1.000,- karena pelanggaran ta’liq talaq.
B. Penetapan Majelis Hakim ;
Setelah perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Panitera wajib secepatnya menyampaikan berkas perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama, disertai ”ususl tindak” atau ”saran tindak” yang kira-kira berbunyi ”sudah diteliti dan syarat formal cukup”. Atas dasar ituKetua Pengadilan Agama dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan surat penetapan , disebut ”Penunjukkan Majelis Hakim ” (PMH).
Penetapan Majelis Hakim memakai nomor kode indeks surat keluar biasa dan sinya menunjuk siapa-siapa hakim yang akan menangani perkara dimaksudkan, siapa ketua dan anggota, mungkin pula sekaligus menunjuk panitera sidangnya.
Panitera sidang, jika dalam PMH belum ditunjuk, dapat ditunjuk oleh Ketua Majelis. Ganti atau tkar Panitera sidang karenasesuatu hal itu boleh saja dan tidak mesti dengan surat penetapan, jadi boleh insidentil, sebab Panitera sidang hanyalah pembantu untuk kelancaran sidang. Walaupun prinsipnya tidak perlu dengan Surat Penetapan, namun sebaiknya ada karena sebagai pegangan Panitera sidang.
Bila suatu waktu, karena berbagai sebab harus terjadi penggantian hakim, maka PMH semula harus dicabut / diganti dengan PMH baru, jadi hakim yang ditunjuk dalam PMH belum pernah sama sekali sidang, atau kalau pergantian ketua majelis. Jika sudah pernah sidang, atau penggantian ketua majelis hanya sewaktu pengucapan putusan, PMH tidak perlu dicabut/ diganti, cukup dimuat saja dalam berita acara. Penambahan hakim boleh saja, asal jumlah semuanya gazal, toh undang-undang hanya menentukan sekurang-kurangnya 3 orang,
Ketua majelis, setelah ia menerima PMH dari Ketua Pengadilan Agama, kepadanya diserahkan berkas perkara ybs, dan selanjutnya ia harys membuat penetapan Hari Sidang, kapan sidang pertama akan dilangsungkan.

C. Penetapan hari sidang
Ketua majelis membuat Surat Penetapan Hari Sidang untuk menentukan hari sidang pertama akan dimulai. Nomor kode indeks Penetapan adalah nomor agenda surat keluar biasa. Kalau panitera sidang belum ditunjuk dalam penetapan PMH terdahulu, ketua majelis sekaligus menunjuk panitera sidangnya.
Berdasarkan Penetapan Hari Sidang (PHS), juru sita akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tangal, jam dan tempat yang ditunjuk dalam PHS Penetapan hari sidang, selain ”sidang pertama” dapat ditentukan dan dicatat saja dalam Berita Acara Sidang, tidak perlu dengan PHS lagi .
Penetapan hari sidang untuk hari sidang pertama sangat menentukan sekali, karenanya harus dibiat tersendiri. Apabila tergugat sudah dipanggil dengan patut pada sidang pertama, ia atau kuasa sahnya tidak menghadap, maka ia akan diputus verstek. Jika penggugat sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, maka perkaranya akan diputus dengan digugurkan. Nah, landasan juridis blehnya ”verstek” dan digugurkan adalah PHS dari Ketua Majelis.
Jika apa yang diistilahkan dengan ”sidang pertama” itu, tergugat atau penggugat pernah hadir, lalu pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir bahkan sampai waktu mengucapkan keputusan juga tidak hadir, maka putusan yang diberikan bukan lagi putusan verstek dan bukan lagi putusan digugurkan, melainkan disebut putusan ”contracditoir” atau putusan ”optegenspraak”. Itulah sebabnya PHS selain untuk sidang pertama tidak diperlukan tersendiri melainkan cukup dicatat dalam berita acara sidang.

D Pemanggilan pihak-pihak.
Pemanggian para pihak adalah sesuai dengan UU No. 7 Th. 1989 jo. UU No. 3 th. 2006 dan PP No. 9 Th. 1975, sebagai berikut :
1). Pemanggilan kepada pemohon (suami) dan termohon (istri) dalam perkara termohonan cerai talak, perkara permohonan suami untuk beristri lebih dari seorang, dan panggila kepada pengugat (istri) dan tergugat suami dalam perkara gugat cerai, selambat-lambatnya hari ke 27 sejak perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, sebab siding pertama untuk perkara-perkara itu selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara terdaftar, sedangkan surat panglan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum siding, sudah diterima oleh pihak yang dipanggil ;
2). Penggugat atau tergugat dalam perkara gugatan cerai akan dipanggil untuk menghadiri sidang. Panggilan disampikan kepada pribadi ybs., dan apabila tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah/ Kepala Desa. Panggilan tersebut dilakukan dengan patut dan sudah diterma oleh penggugat atau tergugat atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan gugatan ;
3). Apabila tergugat dalam perkara gugat cerai, tidak jelas atau tidak diketahui tempat kediamannya atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan menempelkannya pada Papan Pengumuman resmi Pengadilan Agama ditambah dengan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media tersebut dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara panggilan pertama dan panggilan kedua, dan antara pangilan kedua dan dengan sidang ditetapkanya sekurang-kurangnya 3 bulan. Jika setelah itu tergugat atau kuasa sahnya tidak juga hadir, Pengadilan Agama dapat memutus dengan ”verstek”
4). Panggilan kepada tergugat dalam perkara gugatan cerai yang tergugatnya berada di Luar Negeri, dilakukan melalui Perwakilan RI setempat. Tetapi secepat-cepatnya sidang pertama adalah enam bulan sejak perkara terdaftar.

V. Upaya menjamin hak

A. Upaya Hukum menjamin hak .
Untuk menjamin hak-hak bagi pemilik barang baik barang berergerak ataupun tidak bergerak, yang dikuasai tergugat, maka perlu adanya upaya hukum yang dilakukan oleh penggugat. Upaya hukum, yang dilakukan oleh penggugat dengan mengajukan permohonan penyitaan barang-barang miliknya yang di kuasai tergugat, maupun barang milik tergugat sendiri kepada Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan permohonan/ permintaan
tersebut Ketua Pengadilan melakukan penyitaan barang-barang yang dimaksud oleh penggugat.
Permohonan sita dapat diajukan sebelum perkara diputus, bahkan dapat juga diajukan setelah perkara diputus, sepanjang belum in kracht, artinya sekalipun perkara itu banding dan atau kasasi, masih dapat diajukan. Namun biasanya sudah diajukan orang bersama-sama dengan gugatan
Bila permohonan sita dikabulkan dan ternyata nanti pemohon tersebut menang dalam perkara, maka sita tersebut akan dinyatakan sah dan berharga dalam diktum keputusan dan pada waktu eksekusi, sita tersebut akan berubah menjadi sita eksekusi. Kalau gugatan penggugat ditolak, dengan sendirinya harus dinyatakan di dalam diktum keputusan untuk diangkat (dicabut).

B. Sita Conservatoir

Sita conservatoir adalah salah satu jenis penyitaan barang dalam sengketa keperdataan. Kata onservatoir diatur dalam pasal 227 HIR yang berbunyi :
1. Jika ada sangka yang beralasan, bahwa orang yang berhutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka Ketua atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari Pengadilan Negari untuk memajukan gugatannya dan meneguhkannya.
2. Atas perintah Ketua orang yang berhutang hendaklah dipanggil menghadap persidangan itu juga.
3. Mengenai orang yang harus menjalankan penyitaan itu serta peraturan-peraturan yang akan dituruti dalam hal itu dan akibat yang berhubung dengan itu harus menjalankan penyitaan itu.

Sita jaminan atau conservatoir beslag adalah sita yang dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan dari pihak penggugat atas milik orang lain (yakni milik tergugat). Agar hak penggugat terjamin akan dipenuhi oleh tergugat setelah penggugat diputus menang dalam perkaranya nanti.
Permohonan sita jaminan biasanya diajukan sekaligus ketika ia mengajukan gugatan tetapi dapat juga sebelum perkara diputus bahkan dapat juga sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan sita jaminan harus adanya dugaan beralasan bahwa pihak tergugat akan menggelapkan atau melepaskan barangnya sehingga nantinya tidak mampu membayar menurut yang diputuskan oleh Pengadilan, sehingga putusan itu hanya sia-sia.
Oleh karena itulah, sebelum permohonan conservatoir beslag dikabulkan, harus dipertimbanghkan dulu oleh hakim apakah dapat dikabulkan atau tidak. Putusan hakim disitu akan berupa putusan sela. Jika permohonan sita dikabulkan maka perintah penyitaan tdak boleh oleh Hakim Ketua Majelis tetapi mesti oleh Ketua Pengadilan.
Selanjutnya jika penggugat menang dan permohonan sitanya dahulu dikabulkan maka di dalam diktum putusan Pengadilan naninya harus dicantumkan kata-kata ”sita dinyatakan sah dan berharga” Setelah putusan terebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pernyataan sah dan berharga tersebut berubah menjadi sita eksecutorial, terkecuali kalau tergugat memenuhinya sendiri dengan sukarela.
Permohonan sita jaminan yang diajukan oleh pihak yang menang setelah perkara diputus tetapi dimohonkan banding, diajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama yang dahulunya memutus dan Pengadilan ini akan mudah mempertimbangkan untuk mengabulkannya lantaran sudah jelas ia yang menang. Berita Acara penyitaan dikirimkan ke Pengadilan tigkat banding (kalau masih tingkat banding) atau ke Mahkamah Agung (kalau sudah tingkat kasasi).
Pemohon sita atau si tersita dapat memohon agar sita dicabut dan hakim akan mempertimbangkannya, misalnya si tersita menyediakan barang lain yang cukup, atau karena ternyata bahwa barang yang dsita bukan milik si tersita atau karena sudah ada perundingan sendiri dan lai-lain.
Sita jaminan ini dapat juga dilakukan terhadap barang bergerak atau barang tidak bergerak milik tersita (tergugat) yang ada ditangan orang lain, maka sita jaminan ini akan sangat luas sekali pembahasannya, sebagai berikut :
a. Sita terhadap benda bergerak milik tersita yang ada di tangan tersita sendiri.
Barang tersebut harus dibiarkan tetap di tangan tersita dengan konsekuensi harus dipelihara jangan rusak atau hilang dan tidak boleh dialihkan kepada siapapun. Boleh juga disimpan di tempat lain, yang menurut hakim akan terpelihara, misalnya di Pengadlan yang bersangkutan sendiri.
Sita atas barang bergerak berlaku atas uang tunai atau surat-surat berharga atau benda berwujud lainnya tetapi tidak boleh dilakukan terhadap peralatan atau hewan-hewan yang digunakan untuk mata pencaharian sehari-hari.
b. Sita atas benda tetap (tidak bergerak) milik tersita.
Penyitaan dilakukan di tempat mana benda tetap itu terletak dan dicocokkan sifat-sifat, bentuk maupun batas-batasnya, disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa tersebut agar diketahui umum sehingga terhindar dari pengalihan kepada orang lain. Penyitaan benda tetap berlaku terhadap segala benda-benda lain yang terletak di atasnya, yang tidak dipisahkan, seperti rumah, pohon, pagar rumah dan sebagainya.
Sita terhadap benda tetap lebih mudah, baik ditangan tersita sendiri maupun sedang di tangan orang lain, seperti sedang disew,. Sebab pengalihan hak atas benda tetap tidak cukup hanya dari tangan ke tangan seperti benda bergerak. Begitu pula untuk mengetahui apakah betul milik tersita atau bukan, dapat dicek pada Kantor Pertanahan(kalau tanah) atau di Kantor Perumahan (kalau rumah).
c. Sita terhadap benda bergerak milik tersita yang berada di tangan orang lain.
Pemegang benda bergerak dianggap pemilik (bezitter sama dengan eigeraar), kecuali dibuktikan sebaliknya, karenanya benda bergerak milik tersuta yang ada di tangan orang lain agak sukar untuk dimohonkan sita. Apalagi kalau barang/ benda tersebut berupa uang tunai misalnya atau surat-surat berharga aan tonder (berlaku kepada siapa saja yang membawanya), tersita bisa mengingkari bukan miliknya kecuali jelas benar-benar ada bukti bahwa uang tunai atau seurat berharga tersebut milik tersita.
Yang termasuk benda bergerak yang di tangan orang lain ini sangat banyak macamnya, seperti uang tunai, piutang, surat berharga yang sedang digadaikan, uang gaji, uang pensiun, hewan, mobil, speda motor, computer, perabot rumah tangga dan sebagainya. Akan tetapi sebagaimana sudah dijelaskan terdahulu, alat-alat atau hewan-hewa dan sebagainya yang merupakan untuk mencari nafkah sehari-hari tidak boleh disita.

Sita conservatoir adalah salah satu jenis penyitaan barang dalam sengketa keperdataan. Kata onservatoir diatur dalam pasal 227 HIR yang berbunyi :
1. Jika ada sangka yang beralasan, bahwa orang yang berhutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka Ketua atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari Pengadilan Negari untuk memajukan gugatannya dan meneguhkannya.
2. Atas perintah Ketua orang yang berhutang hendaklah dipanggil menghadap persidangan itu juga.
3. Mengenai orang yang harus menjalankan penyitaan itu serta peraturan-peraturan yang akan dituruti dalam hal itu dan akibat yang berhubung dengan itu harus menjalankan penyitaan itu.

C. Sita Revindicatoir
Perkataan Revindicatoir, berasal dari kata revindicer, yang artinya mendapatkan. Perkataan revindicatoir beslag mengandung pengertian penyitaan untuk mendapatkan hak kembali. Maksud penyitaan ini adalah agar barang yang digugat itu jangan sampai dihilangkan selama proses berlangsung.
Sita yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap benda bergerak (al mangul atau onroerende-goederen) milik sendiri yang berada di tangan orang lain, atau terhadap benda milik sendiri yang telah dijual tetapi belum dibayar harganya oleh pembeli, disebut sita revindicatoir
Dari ketentuan pasal 226 HIR, dapat diketahui, bahwa untuk dapat diletakkan sita revindicatoir ini adalah :
1. Harus berupa barang bergerak .
2. Barang bergerak tersebut adalah merupakan barang milik penggugat yang berada ditangan tergugat.
3. Permintaannya harus diajukan kepada Ketua engadilan Negeri.
4. Permintan tersebut dapat diajukan secara lisan atau tertulios.
5. Barang tersebut harus diterangkan dengan seksama, terperinci.

Permohonan kepada Pengadilan untuk dilakukan sita revindicatoir tidak kepada adanya dugaan beralasan terlebih dahulu, bahwa si tersita (tergugat) akan menggelapkan atau akan melenyapkan barang yang dimohonkan sita.
Barang yang disita boleh dititipkan kepada tersita sendiri dengan konsekwensi ia harus memeliharanya, tidak boleh rusak/ hilang/ dipindah-tangankan, tetapi boleh juga disimpan di tempat lain, misalya di Pengadilan sendiri, asal aman dan terpelihara dari kerusakan.

D. Sita Marital

Sita marital tidak didapat dalam HIR atau RBG, melainkan hanya dijumpai di dalam BW dan Rsv (Reglemennt op de Burgerlijke Rechtsvordering). Sita marital dikenal dalam BW yakni Hukum Acara Perdata Barat, dan diatur dalam pasal 823a RV dan seterusnya. Sita marital dimohonkan oleh pihak istri (yang tunduk pada hukum perdata barat) kepada Pengadilan Negeri terhadap barang-barang pihak suami, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar supaya selama proses berlangsung barang tersebut jangan dihilangkan. oleh suami.
Sita marital ini dimohonkan oleh istri, sebab menurut BW si itri tidak mungkin menjualkan sebab ia tidak mampu bertindak menjualkan/ menstransfer hanyalah suami.
Menurut Sudikno, sita marital ini lebih tepat sita matrimonial, lantaran di Negeri Belanda sendiri kenyataannya bukan hanya istri yang berhak mengajukan tetapi juga suami.
Hal tersebut menurut Roihan juga sesuai untuk Peradilan Agama, dengan alasan :
1. Dalam pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974, dijelaskan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini suami maupun istri sama-sama cakap untuk bertindak seperti dalam ajaran Islam .
2. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 menyatakan bahwa harta benda yang didapat dalam perkawinan dianggap harta bersama kecuali ada ditentukan lain.
3. Suatu kenyataan, bukan sedikit harta benda yang didapatkan oleh suami dalam masa perkawinan yang diatasnamakan istrinya, baik untuk pengamanan maupun krena sebab-sebab lainnya. Jika yang berhak mengajukan permohonan sita hanyalah istri, tentulah dirasakan kepincangan atau ketidak adilan.
4. Banyak didapat kasus dimana yang justru sering menggelapkan harta bersama itu adalah si itri.

Sita matrimorial ini sangat diperlukan oleh Peradilan Agama sebab hampir sebagian besar perkara di lingkungan Peradilan Agama menyangkut masalah sengketa suami istri itu dimungkinkan sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 24 ayat (2) PP No. 9 th. 1975 jo. Pasal 78 huruf c UU No. 7 th. 1989.
Sekalipun sita matrimorial itu hanya menyangkut barang milik bersama suami istri yang nantinya barang tersebut akan diperhitungkan bagian untuk suami dan bagian untuk istri tertapi pada diktum putusan tetap perlu dinyatakan sah dan berharga supaya daat menjangkau jika ada campur tangan pihak ketiga.

E Sita Persamaan.
Pandbeslah adalah suatu pengertian yang dikenal dalam hukum acara perdata barat. Panbeslah adalah semacam sita jaminan, yang dimohonkan oleh orang yang menyewakan rumah atau tanah, agar supaya diletakan suatu sitaan etrhadap perabot rumah tangga pihak penyewa/tergugat guna menjamin pembayaran urang sewa yang harus dibayar (pasal 751 RV).

VI. Pemeriksaan Perkara
A. Tahap-tahap pemeriksaan ;
Setelah perkara terdaftar di Kepaniteraan, Panitera melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara. Penelitian Panitera tersebut dilengkapi dengan membuat resume tentang kelengkapan berkas perkara, selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan disertai saran tindak, misalnya ”syarat-syarat cukuo dan siap untuk disidangkan”
Berdasarkan resume dan saran tindak tersebut, Ketua Pengadilan Agamamengeluarkan Penetapan PMH yang menunjuk Hakim Ketua dan Anggota Majelis yang akan memeriksa sekaligus menunjuk panitera sidangnya.
Selanjutnya berkas perkara beserta penetapan PMH diserahkan kepada Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk untuk dipelajarinya. Berdasarkan PMH tersebut, Ketiua Majelis mengeluarkan PHS yang menetapkan kapan hari/tanggal/jam sidang pertama akan dimulai.
Berdasarkan PHS tersebut, juru sita/ juru sita pengganti atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak ke muka sidang menurut hari/ tanggal/ tempat yang telah ditentukan di dalam PHS
Pada sidang pertama ini penggugat akan membacakan gugatannya, sehingga mulailah terjadi jawab-menjawab (replik-duplik) antara pihak-pihak. Pada sidang pertama ada beberapa hal penting yang mungkin akan terjadi dan berpengaruh terhadap jalannya perkara (aksepsi , econventie, intervensi dsb). Juga perlu fiingat bahwa sebelum tergugat menjawab,sesudah pembacaan gugatannya, hakim wajib menganjurkan damai.
Selesai replik-duplik maka mulailah memeriksa alat-alat bukti. Selanjutnya penyusunan konklusi (kesimpulan) masing-masing pihak dan disampaikan ke majelis. Setelah itu majelis melakukan permusyawaratan majelis hakim dan terkhir akan diucapkan keputusan dalam sidang terbka untuk umum.

B. Sidang pertama
1). Panitera sidang, mempersiapkan dan mencek segala sesuatunya untuk sidang. Setelah siap, Panitera melapor kepada Ketua majelis, lalu panitera sidang siap menunggu di ruang sidang pada tempat duduk yang disediakan baginya dan telahsiap memakai baju panitra sidang.
Selanjutnya majelis hakim memasuki ruang sidang melalui pintu yang khusus untuknya, dalam keadaan sudah berpakaian toga hakim. Begitu majelis hakim memasuki ruang sidang, panitera mempersilahkan hadirin berdiri dan setelah hakim duduk, mempersilahkan kembali hadirin untuk duduk.

2).Ketua Majelis Hakim membuka sidang dan sekaligus menyatakan terbuka untuk umum dengan ketokan palu 1 (satu) atau 3 (tiga) kali. Bagi Peradilan Agama sebagai peradilan Islam, sebaiknya dibuka dengan membaca basmalah misal ”Sidang Pengadilan Agama ... dalam perkara ... antara penggugat .....berlawanan dengan tergugat .... dibuka dengan sama-sama membaca basmalah dan dinyatakan terbuka untuk umum”.
Sidang terbuka untuk umum berdasarkan UU No. 14 Th. 1970 pasal 17 ayat (1) jo. UU. No.4 Th. 2004 pasal 19 ayat (1) bahwa siding pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, terkecuali undang-undang menentukan lain. Apabila tidak dipenuhinya ketentuan itu sesuai dengan pasal 18 UU No. 14 Th. 1970 jo. pasal 19 ayat (2) UU No. 4 Th. 2004 akan batal demi hukum .
Dengan sidang terbuka untuk umum, berarti siapa saja boleh mengikuti atau mendengarkan jalannya sidang, boleh masuk ruang sidang, asal tidak mengganggu atau membuat keonaran dalam sidang. Para pihak, bagi keperluan perkaranya, jika dirasa perlu boleh merekam jalannya sidang dengan tape recorder, sehingga mereka sewaktu-waktu dapat menyimak sidang bagi kepentingan pembelaan perkaranya.
Sidang dimungkinkan tertutup, apabila ada alasan khusus yang dimajukan olehn pihak-pihak yang menurut majelis dikabulkan. Contoh bolehnya sidang tertutup karena ada ketentuan khusus sesuai pasal 17 ayat (3) UU No. 14 Th. 1970 sidang permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia, dus selalu dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Begitu juga dalam pasal 33 PP No. 9 th. 1975, pemeriksaan perkara gugatan cerai selalu dilakukan dalam sidang tertututp untuk umum. Pasal 68 ayat (2) UU No. 7 th. 1989 juga menyebut pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.
Contoh sidang tertutup atas permintaan pihak-pihak yang dikabulkan oleh majelis hakim, seperti karena perkaranya tersebut sangat berkaitan langsung dengan nama baik, harkat dan martabat atau kesusilaan dan kehormatan para pihak.
Pertimbangan majelis hakim mengabulkan sidang tertutup harus dengan penetapan sela, tetapi cukup dicantumkan dalam Berita Acara Sidang saja, tidak perlu dengan penetapan tersendiri, sebab penetapan sela tidak mempengaruhi putusan akhir. Sidang tertutup untuk umum, maksudnya ialah selain dari pada yang berkepentingan langsung atau yang diizinkan oleh majelis hakim, harus meninggalkan ruang sidang. Tentu saja diluar harus diawasi oleh petugas Pengadilan agar tidak ada yang menguping , termasuk sound sistem juga tidak terdengar keluar.
Sesudah sidang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Ketua Majelis mengizinkan pihak-pihak untuk memasuki ruang sidang. Atas asas ini Panitera atau petugas lain yang ditunjuk, memanggil pihak-pihak untuk masuk dan duduk pada kursi yang telah disediakan untuknya

2). Ketua Majelis Hakim menanya identitas pihak-pihak.
Pertanyaan pertama Ketua Majelis adalah mana penggugat dan mana tergugat, utnuk mengatur tempat duduknya . Lalu dilanjutkan dengan menanya identitas pihak-pihak, dimulai dari penggugat, seterusnya tergugat, yang meliputi nama binti/bin , alias/ julukan/gelar (kalau ada), umur, agama, pekerjaan, tempat tingal terakhir.
Menanyakan identitas pihak-pihak sangatlah formal, sekalipun mungkin saja sudah tahu dengan membaca surat gugatan sebelumnya, namun menanyakan kembali di depan sidang ini adalah perlu (mutlak).
Perlu dikemukakan dua hal, bahwa :
a. Menanyakan identitas pihak-pihak, saksi-saksi atau lain-lain yang bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan selalu oleh Ketua Majelis, senan Ketua Majelislah yang bertanggung jawab akan arahnya pemeriksaan/sidang ;
b. Hakim yang baik dan manusiawi, apalagi sebagai hakim agama, hendaklah selalu berusaha menggugah hati para pihak sehingga mereka tidak merasa gentar yang akhirnya terbukalah tabir persoalan yang sebenarnya.
Setelah selesai masalah identitas, hakim menanyakan kepada para pihak, apakah tidak ada hubungan keluarga atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang sedang menyidangkan perkara. Kalau dijawab ada, sidang akan memperbncangkan sejenak, apakah ada kewajiban hakim unutk mengundurkan diri sehubungan dengan adanya hubungan itu. Selanjutnya hakim akan menganjurkan damai para pihak yang berperkara.


3). Anjuran damai.
Anjuran damai dapat dilakukan kapan saja, sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat ”mutlak/ wajib” dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, karena ada keharusan yang menyatakan demikian, walaupun mungkin menurut logika kecil sekali kemungkinannya. Pernah terjadi perdamaian tetapi kebanyakan bukan terjadi pada sidang pertama.
Kalau terjadi perdamaian, maka dibuatkanlah akta perdamaian di muka sidang Pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. Erhadap perkara yang sudah terjadi perdamaian tidak boleh lagi diajukan perkaranya, kecuali tentang hal-hal baru. Akte perdamaian tidak berlaku banding sebab akte perdamaian bukan keputusan Pengadilan. Bila tidak terjadi perdamaian, harus dicantumkan dalam Berita acara Sidang, dan sidang akan dilanjutkan.

B. Pembacaan surat gugatan, replik dan duplik
Pembacaan surat gugatan sebaiknya dilakukan mendahului dari anjuran damai dan pembacaan surat gugatan selalu oleh penggugat atau oleh kuasa sahnya, kecuali kalau penggugat buta huruf atau menyerahkan kepada panitia sidang. Di tingkat banding atau di tingkat kasasi yang membaca kan segala berkas adalah panitera sebab para pihak tidak lagi hadir di muka sidang. .
Selesai gugatan dibacakan, majelis hakim menganjurkan damai dan kalau tidak tercapai, ketua majelis menanyakan kepada tergugat, apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis dan akalu akan menjawab secara tertulis apakah sudah siap atau memerlukan waktu beberapa lama untuk tu. Bila keadaan demikian maka sidang akan ditutup dan dilanjutkan lain kali. Namun apabila tergugat akan menjawab secara lisan atau tertulis sudah siap tulisannya, sidang akan dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban tersebut.
Jawaban pertama, baik lisan maupun tertulis dari tergugat dinamakan ”replik” (replik 1), sedangkan jawaban penggugat atas jawaban itu disebut ”duplk” (duplik 1). Begitulah seterusnya replik-duplik, replik-duplik.
Kalau replik-duplik tersebut berlangsung lisan, hakim tidak keberatan, waktu mengizinkan, mungkin saja sidang pertama itu berlangsung sampai pada tahap pembuktian, mungkin saja pada tahap pembuktian bahkan mungkin saja pada tahap musyawarah majelis hakim, tapi aneh sekali kalau langsung sampai tahap pengucapan keputusan.
Perlu sekaligus diingatkan bahwa hak bicara terkhir di depan sidang selalu pada tergugat, jadi replik-duplik belum akan berakhir sepanjang tergugat masih ada yang akan dikemukakannya, kecuali kalau menurut majelis sudah ngawur tidak lagi relevan.

C. Perubahan / penambahan dan pencabutan gugatan ;
HIR tidak mengatur perihal menambah atau mengubah surat gugat, sehingga hakim leluasa untuk menentukan sampai dimana penambahan atau merubah bahakn pencabutan surat gugat itu akan diperkenankan.
Sebagai patokan dapat dipergunakan ketentuan bahwa perubahan atau penambahan gugat diperkenankan, asalkan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak jangan sampai dirugkan dengan perubahan atau penambahan gugat tersebut.
Dalam hal perubahan atau penambahan gugat diperkenankan, kepada pihak tergugat hendaknya diberikan kesempatan seluas-;uasnya untuk embela diri dengan sebaik-baknya. Apabila perubahan atau penambahan tidak diperkenankan sama sekali, maka pihak penggugat akan ”dipaksa” untuk membuat gugat baru, dengan pengeluaran-pengeluaran biaya yang baru tidak sedikit. Terutama apabila telah dilakukan sita jaminan .
Perubahan gugat dilarang apabila berdasar atas keadaan hukum yang sama dimohon pelaksanaan suatu hak yang lain, atau apabila penggugat mengmukakan keadaan baru sehingga dengan demikian mohon putusan hakim tentangsuatu hubungan hukum antara kedua belah pihak yang lain daripada yang semula telah dikemukakan.
Contoh :
(1). Semula dimohonkan ganti rugi berdasarkan ingkar janji gugat dimohonkan untuk diubah sehingga berdasar ingkar janji agar tergugat dipaksa untuk memenuhi janjinya .
(2). Semula dasar gugatan perceraian adalah perzinahan, kemudian gugat dimohonkan diubah sehingga dasar gugatan menjadi keretakan yang tidak dapat diperbaiki.

Penambahan gugat misalnya :
(1). Semula tidak semua ahli waris diikutsertakan, ditambah agar mereka yang belum diikutsertaakan, ditark pula sebagai tergugat atau turut tergugat.
(2). Dalam hal lupa dimohonkan dalam petitum untuk menyatakan sah dan berharga suatu jaminan kemudian dimohonkan agar petitum itu ditambahkan adalah diperkenankan. Juga apabila mohon agar gugat ditambah dengan petitum agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Dapat dikabulkan.

Perihal perubahan atau penambahan gugat yang dimohonkan oleh penggugat setelah tergugat mengajukan jawaban, hal itu harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari tergugat, dan apabila tergugat menyatakan keberatannya, maka permohonan mengenai perubahan atau penambahan gugat akan ditolak.

Pencabutan gugatan dapat dikabulkan, selama oleh pihak tergugat belum diajukan jawaban. Namun apabila telah diajukan jawaban oleh tergugat, tidak diperkenankan, kecuali seizin dari tergugat. Kalau gugat dicabut, kedua belah pihak kembali kepada keadaan semula, artinya, seperti belum pernah ada perkara. Sita jaminan seandainya telah diletakkan, harus diperintahkan untuk diangkat, sedangkan semua biaya perkara termasuk biaya pengangkatan sita jaminan tersebut dibebankan kepada pihak penggugat.

D. Tahap pembuktian
a. Setiap pihak mengajukan bukti, hakim selalu menanyakan kepada lawannya, apakah ia keberatan atau tidak . Jika alat bukti saksi yang dikemukakan, hakim juga harus memberikan kesempatan kepada pihak lawannya kalau-kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan leh pihak lawan tersebut kepada saksi.
b. Semua alat bukti yan g disodorkan oleh pihak-pihak harus disampaikan kepada ketua majelis lalu ketua majelis emperlihatkannya kepada para hakim dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti.
c. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang adalah tugas para piah itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau dimintai tolong oleh para pihak seperti pemangglan saksi.

VII. Hal-hal yang mungkin terjadi dalam sidang
A. Eksepsi ;
B. Interpensi ;
C. Verzet ;
D. Rekonpensi ;
E, Pilihan Hukum ;
F. Sengketa Hak Milik dan keperdataan lain ;
G. Sita Jaminan ;
H. Prodeo ;
I. Gugat Provisional ;
J. Juru Bahasa.

VIII. Pembuktian
A. Pengertian Pembuktian dan tujuannya ;
B. Teori Pembuktian ;
C. Hukum Pembuktian ;
D. Alat-alat Bukti ;

IX Lanjutan Pembuktian
A. Alat bukti Surat
B. Alat bukti Saksi ;
C. Alat bukti Persangkaan ;
D. Alat bukti Pengakuan
E. Alat bukti Sumpah ;
F. Pemeriksaan di tempat ;
G. Saksi Ahli ;
H. Bukti Pembukuan
I. Pengetahuan Hakim.


X. Pemeriksaan Sengketa Perkawinan
A Hal-hal yang diatur dengan Hukum Acara Khusus
B Acara Permohonan Cerai talak ;
C Acara Cerai Gugat ;
D Acara lain ;
E Acara Khuluk ;

XI Lanjutan Pemeriksaan sengketa Perkawinan
A. Acara pembatalan perkawinan ;
B. Acara permohonan izin poligami ;
C. Acara penetapan wali adhol ;
D. Acara penyelesaian sengketa harta perkawinan ;


XII Penemuan Hukum dan Putusan Hakim
A. Penemuan hukum ;
B. Pengertian Putusan/ Penetapan ;
C. Macam-macam putusan Hakim
D. Susunan dan isi putusan ;
E. Kekuatan hukum putusan ;
F. Minutasi ;
G, Kemunginan hilangnya putusan asli ;
H. Akta pembagian waris diluar sengketa ;
I. Akta Keahliwarisan ;
J. Akta Cerai ;

XIII. Upaya Hukum
A. Pengertian dan macam-macam upaya hukum ;
B. Banding ;
C. Kasasi ;
D. Peninjauan kembali ;
E. Prerogasi.

XIV Pelaksanaan Putusan
A. Pengertian eksekusi ;
B. Jenis-jenis eksekusi ;
C. Putusan yang dapat dieksekusi ;
D. Putusan Hakim dalam Perkara tertentu.

POLITIK HUKUM DAN ARAH PEMBANGUNAN HUKUM


Pendahuluan

Reformasi di manapun selalu diawali dengan merombak tatanan hukum lama yang tidak adil atau diskriminatif. Itulah yang dilakukan di seluruh negara, yang diawali dari Inggris pada 1688, Amerika 1787, dan Perancis 1789. Di manapun reformasi juga selalu menyisakan sekelumit paradoks. Karena itu, apa yang dilakukan oleh MPR pada tahun 1998 dan 1999 mencerminkan bahwa mereka mengetahui benar hakikat reformasi. Mereka mulai dengan menata kebobrokan tatanan masa lalu dari jantungnya hukum.Itulah yang dituangkan ke dalam ketetapan-ketetapan mereka. Terdapat lima ketetapan yang dapat diklasifikasi sebagai ketetapan yang mengagumkan pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 1998. Pertama, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kedua, Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Indonesia. Keempat, Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politiik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Kelima, Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
Setahun setelah itu, MPR hasil pemilu 1999 berketetapan melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Perubahan ini memiliki nilai dan makna yang sangat dalam bagi kelangsungan bangsa dan negara.Mengapa? UUD 1945 (sebelum diubah), jelas tidak menyediakan kerangka konstitusional yang diperlukan bagi pengembangan tatanan sosial, ekonomi, hukum, politik dan pemerintahan yang berwatak adil, beradab dan bermartabat.Memahami semua yang dilakukan oleh MPR pada dua periode tersebut dari sudut paham konstitusionalisme mutakhir,terdapat dua hal yang tidak dapat diabaikan oleh semua pihak. Pertama, semua produk MPR tersebut merupakan respon kritis atas tatanan pemerintahan otoriter yang merupakan produk langsung dari rapuhnya tatanan konstitusional sebelum tahun 1998.



POLITIK HUKUM DAN ARAH PEMBANGUNAN HUKUM
A .POLITIK HUKUM
1 .Definisi Politik Hukum
Sesungguhnya ada banyak definisi yang diberikan oleh para ahli. Pada definisi-definisi yang diberfikan tersebut ternyata ada perbedaann batasan tentang politik hukum.
Politik Hukum Perundang-undangan :
1.Tertulis adalah Undang-undang yang bersifat Permanen.
2. Tidak tertulis adalah Kebijakan Publik (bisa berubah “setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan keadaan”)
Sehingga keadaan dan kebutuhan yang berubah-ubah inilah yang menyebabkan pembicaraan Politik Hukum menjadi sangat kompleks, sebab antara kebutuhan dan keadaan suatu negara dengan negara lain bisa berbeda, waktu lalu bisa berbeda dengan waktu sekarang.
1. Ruang Lingkup Politik Hukum
Ruang Lingkup artinya situasi/tempat/faktor lain yang berada di sekitar Politik Hukum yang berlaku sekarang, Hukum yang sudah berlaku dan Hukum yang akan berlaku.
2. Obyek Politik Hukum
Obyek yang dipelajari dalam Politik Hukum adalah Hukum-hukum yang bagaimana itu bisa berbeda-beda atau Hukum ini dihubung atau dilawankan dengan Politik.
3. Ilmu Bantu Politik Hukum
Yang dimaksud Ilmu bantu disini adalah Ilmu yang dipakai dalam mendekati/mempelajari Politik Hukum baik berupa konsep, “teori” dan penelitian. Sosiologi hukum dan Sejarah Hukum dalam hal ini sangat membantu dalam mempelajari Politik Hukum
4. Metode Pendekatan Politik hukum
Metode adalah cara dalam mempelajari Politik Hukum Empirik adalah kenyataan (secara praktis untuk mendekati Politik Hukum adalah dengan melihat Konstitusi Negara)
Dibawah ini ada beberapa definisi yang akan disampaikan oleh beberapa ahli :
1. Satjipto Rahardjo
Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara – cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.
2. L. J. Van Apeldorn
Politik hukum sebagai politik perundang – undangan .
Politik Hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang – undangan . ( pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja.
3. Moh. Mahfud MD.
Politik Hukum ( dikaitkan di Indonesia ) adalah sebagai berikut :
a) Bahwa definisi atau pengertian hukum juga bervariasi namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antara berbagai pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan.
b) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada , termasuk penegasan Bellefroid dalam bukunya Inleinding Tot de Fechts Weten Schap in Nederland
Mengutarakan posisi politik hukum dalam pohon ilmu hukum sebagai ilmu. Politik hukum merupakan salah satu cabang atau bagian dari ilmu hukum, menurutnya ilmu hukum terbagi atas:
1. Dogmatika Hukum
2. Sejarah Hukum
3. Perbandingan Hukum
4. Politik Hukum
5. IlmU Hukum Umum
Berdasarkan atas posisi ilmu politik hukum dalam dunia ilmu pengetahuan seperti yang telah diuraikan , maka objek ilmu politik hukum adalah “ HUKUM “.Hukum yang berlaku sekarang , yang berlaku diwaktu yang lalu, maupun yang seharusnya berlaku diwaktu yang akan datang.Yang dipakai untuk mendekati / mempelajari objek politik hukum adalah praktis ilmiah bukan teoritis ilmiah.
B. RUANG GERAK POLITIK HUKUM SUATU NEGARA
Adanya Politik Hukum menunjukkan eksistensi hukum negara tertentu , bergitu pula sebaliknya, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi Politik Hukum dari negara tertentu.
C. POLTIK HUKUM KEKUASAAN DAN WARGA MASYARAKAT
Politik Hukum mengejawantahkan dalam nuansa kehidupan bersama para warga masyarakat . Di lain pihak Politik Hukum juga erat bahkan hampir menyatu dengan penggunaan kekuasaaan didalam kenyataan. Untuk mengatur negara , bangsa dan rakyat. Politik Hukum terwujud dalm seluruh jenis peraturan perundang – undangan negara.
D. LEMBAGA – LEMBAGA YANG BERWENANG
Montesquieu mengutarakan TRIAS POLITICA tentang kekuasaan negara yang terdiri atas 3 ( tiga ) pusat kekuasaan dalam lembaga negara, antara lain :
a) Eksekutif
b) Legislatif
c) Yudikatif
Yang berfungsi sebagai centra – centra kekuasaaan negara yang masing – masing harus dipisahkan. Dalam kaitanya dengan Poliik Hukum yang tidak lain tidak bukan adalah penyusunan tertib hukum negara . Maka ketiga lembaga tersebut yang berwenang melakukannya.Ada pemahaman yang baru mengenai ruang gerak bahwa Politik Hukum itu sendiri itu dinamis. Bersama dengan laju perkembangan jaman , maka ruang gerak Politik Hukum tidak hanya sebatas negara sendiri saja melainkan meluas sampai keluar batas negara hingga ke tingkat Internasional.
Menrut pendapatnya Sunaryati Hartono , Politik Hukum tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita dan di lain pihk. Sebagai salah satu anggota masyarakat dunia ,maka Politik Hukum Indonesia tidak terlepas pula dari Realita dan politik Hukum Internasional.
Kalau kita kaji antara POLITIK HUKUM dan ASAS-ASAS HUKUM maka akan terlihat konsep sebagai berikut :
• Politik Hukum di negara manapun juga termasuk di Indonesia tidak bisa lepas dari asas Hukum.
• diantara asas”itu terhadap asas yang dijadikan sumber tertib hukum bagi suatu negara.
• Asas hukum yang dijadikan sumber tertib Huykum/dasar Negara di sebut : GRUND NORM
• Di Indonesia yang dijadikan dasar negara adalah PANCASILA
• Asas hukum yang dijadikan dasar negara ini merupakan hasil proses pemikiran yang digali dari pengalaman Bangsa Indonesia sendiri; bukan diambil dari hasil perenungan belaka; bukan hal yang sekonyongkonyong masuk kedalam pemikiran masyarakat Indonesia tetapi :
1. ada yang bersifat Nasional
2. ada yang lebih khusus lagi seperti : kehidupan agama,suku,profesi, dll.
3. ada yang merupakan hasil pengaruh dari sejarah dan lingkungan masyarakat dunia.

E. KERANGKA LANDASAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA
Negara RI lahir dan berdiri tanggal 17 Agustus 1945,proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Ir. Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut merupakan detik penjebolan tertib hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan tertib hukum nasional ( Tatanan Hukum Nasional )
F. MUNCULNYA POLITIK HUKUM DI INDONESIA
Muncul pada tanggal 17 Agustus 1945 ,yaitu saat dikumandangkannya Proklamasi, bukan tanggal 18 Agustus 1945 saat mulai berlakunya konstitusi / hukum dasar negara RI.
G. SIFAT POLITIK HUKUM
Menurut Bagi Manan , seperti yang dikutip oleh Kotan Y. Stefanus dalam bukunya yang berjudul “ Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara ” bahwa Politik Hukum terdiri dari
a. Politik Hukum yang bersifat tetap ( permanen )
Berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakkan hukum.
Bagi bangsa Indonesia , Politik Hukum tetap antara lain :
i. Terdapat satu sistem hukum yaitu Sistem Hukum Nasional.
Setelah 17 Agustus 1945, maka politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional , artinya telah terjadi unifikasi hukum ( berlakunya satu sistem hukum diseluruh wilayah Indonesia ). Sistem Hukum nasional tersebut terdiri dari:
1. Hukum Islam ( yang dimasukkan adalah asas – asasnya)
2. Hukum Adat ( yang dimasukkan adalah asas – asasnya )
3. Hukum Barat (yang dimasukkan adalah sistematikanya)
ii. Sistem hukum nasional yang dibangun berdasrkan Pancasila dan UUD 1945.
iii. Tidak ada hukum yang memberi hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan pada suku , ras , dan agama. Kalaupun ada perbedaan , semata – mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka keasatuan dan persatuan bangsa.
iv. Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat
Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum , sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembentukan hukum .
v. Hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.
vi. Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat.
vii. Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum ( keadilan sosial bagi seluruh rakyat ) terwujudnya masyarakat yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan hukum dan konstitusi.
b .Politik Hukum yang bersifat temporer.
Dimaksudkan sebagai kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan .
H .ARAH PEMBANGUNAN HUKUM
Dihubungkan dengan Pasal 18B ayat (2) maka watak modernitas konstitusonalisme Indonesia pasca amandemen UUD 1945, memesankan terbentuknya tatanan hukum yang memungkinkan tumbuhnya pluralitas hukum, bukan tatanan hukum yang monolitik dan sentralistik, sebagaimana dipraktikan pada masa lalu. Dalam tata hukum yang berwatak pluralitas itu, dimungkinkan hukum adat, agama, dan praktik-praktik penyelesaian konflik yang telah terlembagakan dalam setiap lingkungan sosial, tetap eksis dan menginspirasi pembangunan hukum. Hukum dalam arti itu, tidak hanya terbatas pada apa yang dilahirkan dan dibentuk oleh negara, melainkan mencakup apa yang diyakini dan eksis di dalam
kehidupan masyarakat. Dua Aspek Penting

1. Substansi Hukum
Pembangunan hukum merupakan suatu tindakan politik, bukan hukum. Pembangunan hukum bukanlah pembangunan undang-undang, apalagi jumlah dan jenis undang-undang. Pembangunan hukum pun bukanlah hukum dalam arti positif. Sebagai satu tindakan politik, maka pembangunan hukum sedikit banyaknya akan bergantung pada kesungguhan aktoraktor politik. Merekalah yang memegang kendali dalam menentukan arahnya, begitu juga corak dan materinya.
Arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya memerlukan penyerasian. Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam UUD 1945, dibutuhkan penyelarasan dengan tingkat perkembangan masyarakat yang dimimpikan akan tercipta pada masa depan. Pembangunan hukum tidak identik dan tidak boleh diidentikan dengan pembangunan undang-undang atau peraturan perundangan menurut istilah yang lazim digunakan di Indonesia. Membentuk undang-undang sebanyak-banyaknya, tidaklah berarti sama dengan membentuk hukum. Negara hukum bukanlah negara undang-undang.
Pembentukan undang-undang hanya bermakna pembentukan norma hukum. Padahal tatanan sosial, ekonomi budaya, dan politik bukanlah tatanan normatif semata. Karena itulah maka diperlukan ruh tertentu agar tatanan tersebut memiliki kapasitas. dengan substansi hukum. Substansi hukum yang pantas untuk dibangun di masa depan adalah hukum yang berpihak pada martabat manusia dan demokratis, karena itu substansi hukum tidak boleh memiliki potensi menguntungkan satu kelompok tertentu, siapapun dia. Harus pula dicegah terbentuknya substansi hukum yang bersifat koruptif. Inilah tugas bersama yang menyertai kita.

2.Budaya Hukum
Dibanding dengan substansi hukum, budaya hukum merupakan perkara tersulit dalam membangun hukum. Inilah yang sedang dialami oleh kita semua. Masalah utama dalam substansi hukum adalah cara merumuskan suatu pandangan menjadi norma atau kaidah, sedangkan masalah utama dalam budaya hukum justru jauh lebih kompleks. Norma atau kaidah dalam satu pasal memang harus dijadikan patokan perilaku bagi setiap orang. Akan tetapi siapa yang mau bersusah payah mempelajari norma-norma dan kaidah itu. Siapa pula yang mau bersusah payah mengkampanyekan norma-norma itu.
Hukum dalam arti empirik adalah apa yang diperagakan oleh orang-orang yang diberi otoritas oleh Negara untuk menjalankan suatu undang-undang. Dalam arti empirik itu pula, hukum mewujud pada tindakan kongkrit yang seirama atau tidak seirama dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang.
Sikap apresiasi terhadap hukum seperti apakah yang harus dibangun dan siapa yang harus berada di garda terdepan untuk membangun apresiasi terhadap hukum? Bila dikembalikan pada gagasan dasar yang terkandung dalam UUD 1945, maka sikap yang harus dibangun atau dikembangkan adalah sikap yang terbuka, hormat menghormati, dan tidak individual. Pilihan terhadap negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang bermakna negara hukum yang demokratis, mengandung arti bahwa kita telah memilih untuk tunduk dan taat terhadap hukum.
Pilihan itu juga berarti bahwa hukum ditempatkan dan dijadikan sebagai aturan main utama dan tertinggi dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara.
DAFTAR PUSTAKA :

 Muqaddas Busyra M., dkk.,Politik Pembangunan Hukum Nasional.UII Press,Yogyakarta 1992
 Farida Indrianti S,Maria., Ilmu Per-Undang-undangan.Kasinus,Yogyakarta 2007
 http://www.setneg.go.id
 www.unisri.ac.id/anita/wp-content/uploads/2009/03/ringk-pol-huk.